Pemkot Ajukan Dana Rp 145 M

DIPONEGORO,(GM)- Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung sepakat untuk mengalokasikan anggaran bersama, guna membangun Stadion Utama Sepak Bola (SUS) Gedebage. Tahun ini, untuk pembangunan SUS, Pemkot Bandung mengajukan anggaran sekitar Rp 145 miliar ke Pemprov Jabar. Dana tersebut terdiri atas Rp 50 miliar dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Jabar 2010 dan Rp 95 miliar ajuan murni di tahun 2011. Pemkot Bandung juga berjanji akan memberikan progress report kepada DPRD dan Pemprov Jabar, terkait pembangunan SUS Gedebage secara periodik. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Komisi D DPRD Jabar bersama Pemkot Bandung, yang diwakili Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi dan Manajemen Konsultan (MK) PT Indah Karya, Manajemen Perencana (PT Penta), Pengembang SUS Gedebage, juga PT Adhi Karya di ruang Badan Musyawarah DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, Selasa (25/1). Selain itu, hampir seluruh pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Jabar hadir dalam kesempatan tersebut. "Ya kami meminta anggaran ke Pemprov Jabar untuk tahun 2011 ini sekitar Rp 145 miliar. Sebenarnya anggaran yang murni tahun ini hanya Rp 95 miliar, karena yang Rp 50 miliarnya sudah dianggarkan pada tahun 2010," katanya. Namun, tambah Edi, karena terbentur aturan gubernur, anggaran yang Rp 50 miliar tidak bisa dicairkan. "Untuk itu, kami memintanya kembali tahun ini," kata Edi kepada wartawan. Tahun ini, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun SUS Gedebage sekitar Rp 374 miliar, Rp 145 di antaranya diharapkan berasal dari bantuan Pemprov Jabar, sisanya dari APBD Kota Bandung. Menurutnya, sejak Desember 2010 pemprov dan pemkot sudah tidak ada lagi kontrak penganggaran untuk pembangunan SUS Gedebage, seperti yang sebelumnya disepakati yaitu 60:40. Saat ini pemprov memberi anggaran yang sifatnya hanya bantuan. Namun, pihaknya berkomitmen, karena pemprov membantu penganggaran pemkot siap mempertanggungjawabkan anggaran tersebut, termasuk memberikan progress report pembangunan SUS. Tidak dianggarkan Sementara itu, menurut Ketua Komisi D DPRD Jabar, H.M. Qudrat Iswara, sah-sah saja Pemkot Bandung mengharapkan adanya penambahan anggaran untuk pembangunan SUS Gedebage dari Pemporv Jabar sekitar Rp 145 miliar. Apalagi jika masih ada asumsi pembagian anggaran 60:40 antara pemprov dengan pemkot. "Dengan asumsi pembagian itu wajar jika pemkot mengharapkan bantuan dari pemprov sekitar Rp 145 miliar," katanya. Namun, ungkapnya, pada APBD 2011 murni pemprov tidak menganggarkan untuk pembangunan SUS Gedebage. Salah satu faktornya, dana Rp 50 miliar yang dianggarkan pada APBD tahun 2010 tidak terserap. Namun jika perkembangan pembangunan SUS tersebut cukup signifikan, pihaknya bisa mengalokasikannya pada APBD perubahan 2011. "Saya kira saat ini kita semangatnya sudah sama, yakni ingin segera menyelesaikan pembangunan SUS Gedebage. Jika progres yang ditunjukkan pemkot dan pengembang bagus, maka kita bisa membahas dan mengalokasikannya di APBD perubahan tahun 2011," ujar Iswara. Sementara itu, Edi menambahkan, adanya ancaman dari Komisi D DPRD Jabar tentang akan diputusnya anggaran dari pemprov, melihat adanya keterlambatan pembangunan, ia tidak menganggapnya negatif. Ia menilai, komentar Komisi D tersebut merupakan teguran dan evaluasi yang wajar untuk mereduksi kesalahan persepsi selama ini. "Saya menilainya wajar, teguran dan evaluasi tersebut untuk memacu semangat dan tanggung jawab kita. Saya juga meminta maaf yang setulus-tulusnya karena ada sedikit miskomunikasi selama ini. Saya berjanji setelah pertemuan ini kita akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi, terkait pembangunan SUS Gedebage yang menjadi kebanggaan masyarakat Jabar dan Kota Bandung ini," kata Edi. Ia memprediksi pembangunan SUS Gedebage tidak akan selesai akhir tahun 2011 sehingga ada tambahan waktu sampai 2012. Namun keterlambatan ini bukan wanprestasi atau cedera janji, melihat adanya sejumlah permasalahan di lapangan yang tidak bisa dihindari, seperti cuaca ekstrem. Namun klausul seperti ini sudah ada dalam kontrak perjanjian. "Artinya, jika ada masalah yang tidak dapat dihindari, keterlambatan itu masih bisa ditoleransi," katanya. (B.96)**